pasal 370. ”. pasal 370

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP. Akan tetapi RRT terus mengklaim. TENTANG KESEHATAN Beni Satria1. P. (sehingga perlu) dibuat interpretasu resmi terhadap pasal-pasal (UU ITE) agar jelas (maksud dan tujuan). bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, telahditetapkan Peraturan. W. BAB XXIV PENGGELAPAN Pasal 372 Pasal 370 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum menyelenggarakan fungsi : a. Artikel itu muncul pada 1954 atas perintah presiden berdasarkan Pasal 370, yang memberikan status otonomi khusus untuk Jammu dan Kashmir. Sumber gambar, Getty ImagesKeamanan perempuan, menurut Ritu, terus meningkat seiring dengan menurunnya serangan teror. Sumber: Roy. Pasal 370 KUHP. MALINI“Islam dan perdamaian” atau “Islam dan kekerasan” sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan karya ilmiahnya. Pasal 367. Ketentuan berlanjut sejak Kashmir menjadi kerajaan terpisah yang diperintah oleh penguasa Hindu Dogra. Ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku dan tidak membawa perubahan dalam perwalian pengawas yang diperintahkan di Negeri Belanda untuk anak belum dewasa yang kemudian berdiam di Indonesia. Hal tersebut menandakan upaya konkret untuk memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput, dengan terbentuknya sistem. Karena itu, Pakistan t. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina. 38 Tabel 2. Menurut UU PKDRT, tindakan istri terhadap Anda dapat dikatakan. Pada tahun 1947, ketika penjajah Inggris mengosongkan. (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Pasal tersebut banyak menuai berbagai polemik khususnya dikalangan akademisi dan masyarakat. Monarki Jammu dan Kashmir dilikuidasi kemudian lewat kedua regulasi itu diberian status khusus dan otonomi. BAB XX Tindakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah (Pasal 384 – Pasal 385). BAB XIX Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 373 – Pasal 383). id - Pasal 37 merupakan pasal terakhir dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas Weeskamer (Balai Harta Peninggalan). 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Covid-19. Selama beberapa tahun, Jammu dan Kashmir (J&K), sebuah negara bagian di India, banyak menderita akibat terorisme lintas batas dari negara tetanggaPasal 370. Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. Pasal 370. UU ITE ini harus diperhatikan karena konten yang. 3 Tahun 2011 jo. BAB I . 11 Tahun 2020 masih terdapat sedikit dan banyak permasalahan, akibat. KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN BEBY SURYANI SH, MH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA PENGGELAPAN Pasal 372 (delik pokok), unsur-unsurnya: Dengan sengaja Menguasai secara melawan hukum Suatu benda Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang ada padanya bukan karena. Perbuatan Memaksa. Nakhoda wajib menjaga kepentingan mereka yang berhak atas muatannya selama perjalanan, untuk mengambil tindakan yang perlu untuk itu, dan bila perlu bertindak di depan pengadilan. Setelah pencabutan Pasal 370 Konstitusi India pada 5 Agustus 2019 lalu, Jammu dan Kashmir (J&K) telah banyak prestasi, bahkan mampu bersaing dengan setiap negara bagian dan wilayah. Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. (1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. TENTANG. Purworejo No. Melalui diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. Demikian mengenai hak imunitas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan yang berwenang dibidang keuangan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Perppu No. Menurut mereka, pencabutan Pasal 370 adalah buktinya. Terlihat dengan jelas bahwa pada pasal 13, UU No 31 tahun 1999 hanya ada kata “kepada pegawai negeri” sedangkan pada pasal 5 ayat 1a dan ayat 1b UU 20 tahun 2001 terdapat kata “kepada pegawai negeri atau. P. 2. Dengan pencabutan itu maka komposisi penduduk Kashmir diperkirakan tidak akan lagi mayoritas Muslim. Penggelapan (Pasal 376 KUHP); d. Aku sendiri, mengalungkan sisa cahaya senja, sambil mengeja terbata-bata beberapa pasal tentang cinta. Salam Yuridis. Pasal ini telah menjadi kontroversial di India karena memberikan hak istimewa kepada penduduk Jammu dan Kashmir yang tidak diberikan kepada penduduk negara bagian lain. proyek saudara: artikel Wikipedia. Dalam konteks ini, Kompasiana bersama BKKBN mengadakan Blog. ) Pasal 174. ”. Dengan mencabut pasal ini, BJP mungkin mencoba mengubah demografi di negara bagian dengan. 4. Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. Pasal 371Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan diterangkan dalam bab ini, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. Indonesia kini, mempunyai semangat persaudaraan yang patut kita jaga dan lestarikan. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan. b) Pasal 369 jo Pasal 370 jo Pasal 367 KUHP tentang pemerasan dengan menista (afdreigging atau chantage), misalnya A mengetahui rahasia B, kemudian datang pada B dan minta suaya B memberi uang kepada A dengan ancaman, jika tidak mau memberikan uang itu, rahasianya akan dibuka. NEW DELHI - Pemerintah India dilaporkan telah menghapuskan Pasal 370 dari konstitusi nasional, yang memberikan otonomi khusus kepada negara bagian Jammu dan Kashmir, bagian Kashmir yang mayoritas dihuni Muslim India. BAB II PEMBENTUKANP ANITIAP, asal 2 sampai dengan Pasal 7, BAB III TIM PENGAWAS DAN FASILITASI, Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, BAB IV PENDAFTARANP EMILIH, Pasal 11 sampai dengan Pasal 16, BAB V PENCAWNAN, Pasal 17 sampai dengan Pasal 23,. ” Ayat (3) terkait dengan ayat (1) yaitu mengenai penganiayaan. Dengan demikian pelunasan Pajak Penghasilan yang terhutang harus. Fungsi: Merujuk pada fungsi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, berdasarkan PMA No. Tersalah Dihukum: Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika seseorang dengan sengaja. Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Pasal 370 KUHP ayat 3 dengan Ancaman hukuman 5 tahun. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH fDinas (Pasal 217 ) (1) Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan. Jammu dan Kashmir menyaksikan perdamaian dan kemakmuran setelah mengubah Pasal 370 pada tahun 2019 [Trip Banjarmasin-Manado] Kronik (Kenangan) Singgah di 4 Bandara Saat Pandemi Covid-19. QOMARUDDIN, M. Jammu dan Kashmir menyaksikan perdamaian dan kemakmuran setelah mengubah Pasal 370 pada tahun 2019; Cinta; Cinta; Cinta Terindah;. Memerintahkan pengampu untuk mendaftarkan segala Harta Kekayaan Orang yang ditaruh dibawah Pengampuan (Pasal 370 jo Pasal 452 KUHPerdata); Memerintahkan pengampu untuk memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan harta dan pertanggungjawabannya atas harta milik orang yang di taruh di bawah pengampuan. asal di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah pasal 368, 369, 370, dan 371 KUHP. 150,8. (2) Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi industri: Dasar Hukum Pemberian Kuasa Pasal 370 KUHD “Nahkoda boleh menyimpang dari jurusan yang harus ia ikuti, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia” Pasal 371 KUHD: “Nahkoda diwajibkan menjaga kepentingan dari yang berhak atas muatan selama perjalanan, mengambil semua tindakan-tindakan yang perlu untuk itu, dan bilamana perlu bertindak dimuka. Lennon menyanyikan lagu Give Peace a Chance. ) Pasal 371. Dengan mencabut pasal ini, BJP mungkin mencoba mengubah demografi di negara bagian dengan. Jika diasumsikan 50% cadangan potensial menjadi terbukti maka total cadangan yang mungkin diproduksi adalah 6. Nakhoda wajib menjaga kepentingan mereka yang berhak atas muatannya selama perjalanan, untuk mengambil tindakan yang perlu untuk itu, dan bila perlu bertindak di depan pengadilan. PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DALAM KALANGAN KELUARGA (PASAL 370 KUHP) PEMERASAN DALAM BENTUK POKOK (PASAL 368 (1) KUHP)tirto. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseoarang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinas resmi. Pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 5 Agustus, Parlemen India menghapus Pasal 370 dan J&K menyamakannya dengan negara bagian India lainnya. 15 AGUSTUS 2016. 1 - 4. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE ini juga sering disebut "pasal karet" sebagai undang-undang yang berbahaya di masyarakat. Memerintahkan si wali pengampu untuk mendaftarkan segala Harta Kekayaan Orang yang ditaruh dibawah Pengampuan (pasal 370 KUH. Pasal ini memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindak pidana yang membahayakan nyawa dan harta benda. BAB XIX Sumber Daya Manusia (Pasal 381 – Pasal 395). Dalam Pasal 1 ayat (25) Undang -- Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 99 Jadi anak adalahPemerintah Jammu-Kashmir. Delik Biasa Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). 500. Derde Druk. Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal di bidang perencanaan perpajakan, ekstensifikasi Wajib Pajak dan analisis potensi pajak berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur. Hutan adalah kekayaan yang harus dipertahankan, hutan harus ada dari dulu hingga. Belienfate’s-Gravenhage. Penggelapan (Pasal 376 KUHP); d. Pasal 370. 9 No. PPN dipungut (10% dari DPP) Rp1. RKUHP ( Pasal 219 ) Setiap yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum. Pernyataan Masalah Skripsi ini berfokus menganalisis Kebijakan Luar Negeri Pakistan terhadap India. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Mengingat : Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran. tertentu dan sesuai satu sama lain. U. Pasal 370 adalah salah satu pasal dalam Konstitusi India yang menyediakan status khusus bagi negara bagian Jammu dan Kashmir. Pengaduan diperlukan untuk. ) Pasal 371. 6. , bin H. India menegaskan bahwa penghapusan pasal 370 konstitusi negara yang memberi keistimewaan pada Kashmir merupakan urusan dalam negeri. Jika ada tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut, maka dapat diproses atau dituntut jika ada Pengaduan dari Korban itu sendiri dan menyatakan di kepolisan untuk menuntut. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), bila menimbulkan penganiayaan. UMUM. Setelah bubarnya harta-bersama, kekayaan-bersama mereka dibagi dua antara. Terdapat lima pasal dalam UU ITE yang dinilai LBH Pers berpotensi menghambat kebebasan pers di antaranya Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2), Pasal 36, dan Pasal 40 ayat (2b). Para tersangka kemudian dikenakan Pasal 368, Pasal 370 dan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana pemerasan, pengeroyokan serta penganiayaan dengan ancaman maksimal 9 tahun. Secara umum alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah. KUHPidana Pasal 366, Pasal 367, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 370. 4, (2021) ISSN: 2477-2623 422 RESPON PAKISTAN TERHADAP PENCABUTAN STATUS OTONOMI KHUSUS KASHMIR OLEH INDIA TAHUN 2019 Dwiki Yudistira Anggrianingtias1 Abstract: In 1948 India decided to give Kashmir special autonomy status which was written in Article 370 and 35A India. Penerbangan 370 dioperasikan menggunakan Boeing 777-2H6ER, [b] nomor seri 28420, registrasi 9M-MRO. Kapan Pasal 370 dihapus? Pada tanggal 6 Agustus 2019, Pemerintah India mencabut status khusus, atau otonomi terbatas, yang diberikan berdasarkan Pasal 370 Konstitusi India kepada Jammu dan Kashmir—wilayah yang dikelola oleh India sebagai negara bagian yang terdiri dari sebagian besar Kashmir yang telah. "Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengisian anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara penetapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 370 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," demikian kutipan dalam berkas permohonan. 13 Tahun 2012 Pasal 370 Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di. 15 AGUSTUS 2016. (K. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86 Ayat 1 dan 2 menyatakan: “Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan. c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP); d. Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. Karena kita semua bersaudara, semestinya kita juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jammu dan Kashmir menyaksikan perdamaian dan kemakmuran setelah mengubah Pasal 370 pada tahun 2019; Bedanya Tanah Ulayat dan Tanah Girik serta Dampaknya pada Masyarakat; Metafora dan Bentuk Komunikasi Ruang Publik; Rasa Keadilan Tunjangan PNS dan Disrupsi Ketenagakerjaan; Layanan Umum dan Ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan diplomatik. Jammu dan Kashmir menyaksikan perdamaian dan kemakmuran setelah mengubah Pasal 370 pada tahun 2019; Mengkaji Larangan Notaris Dalam Pasal 17 UUJN Berdasarkan Konstitusi; Ada Apa dengan Hukuman Mati?. (KUHD 358a, 560. BAB XX Peran Serta Masyarakat (Pasal 396 – Pasal 398). Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP dan tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam. Tidak boleh menyimpang dari haluanya,kecuali untuk pertoongan jiwa manusia E. 15 agustus 2016. Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar. Pasal 376Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Dalam sebuah surat pernyataan, pemerintah mencatat bahwa sejak pencabutan Pasal 370, sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan lembaga publik lainnya telah berfungsi tanpa gangguan atau pemogokan. Di bawah pengawasan dan perintah kepala distrik, kepala desa wajib memelihara ketenteraman, keamanan umum dan ketertiban yang baik di desanya. Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Demikian isi dari Pasal 371 KUHP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat b. Pasal yang tertuang dalam UU No. Subdit Atase Pertahanan dan Perizinan selanjutnya disebut Subdit Athanzin dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Atase Pertahanan dan Perizinan disebut Kasubdit Athanzin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kerja sama di bidang pendidikan. Memerintahkan pengampu untuk mendaftarkan segala Harta Kekayaan Orang yang ditaruh dibawah Pengampuan (Pasal 370 jo Pasal 452 KUHPerdata); Memerintahkan pengampu untuk memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan harta dan pertanggungjawabannya atas harta milik orang yang di taruh di bawah pengampuan. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Pasal 1 PERMA 2/2012: Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2. . 1 Sejarah Jammu-Kashmir 2. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP. Pasal-pasal yang merupakan delik aduan relatif di dalam KUHP adalah Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Seorang mahasiswi yang hobbynya. Pasal 7 Cukup jelas. Hak semua penduduk India adalah sama, dan tanggung jawab mereka juga sama. Courtesy of Cekhukum. com. Pasal 367. 294. Penjelasan Pasal 370 KUHP Baru. KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan. Pasal 3 € (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b yang dilakukan oleh PT (PERSERO) PINDAD dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai . NOMOR 17 TAHUN 2014. Pengaduan. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP); c. Bagi banyak warga Kashmir, Pasal 370 merupakan justifikasi agar mereka tetap menjadi bagian dari India. Hal itu tidak dapat diterima oleh warga Kashmir mengingat hubungannya yang tidak mulus dengan pemerintah India. (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Rumusan tindak pidana kealapaan yang menimbulkan akibat yang dilarang ditemukan dalam pasal 370 ayat (1), dan pemberatannya dirumuskan dalam pasal 370 ayat (2) dan (3) . Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUHPerdata jo. 1 – 4.